MINATBACA.com – Penghargaan kembali diraih oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan di tingkat nasional yakni, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award tahun 2025.
Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Muhammad Taufiq, menyerahkan penghargaan tersebut kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. Penghargaan dengan predikat unggul, yang diserahkan di Grand Ballroom Novotel Samator, Surabaya, Selasa (25/11/2025).
IKK memiliki peran penting bagi reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan, dengan memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sesuai dengan prioritas Pemkab Lamongan, menjadikan kebijakan publik yang baik untuk kemajuan Lamongan berkelanjutan.
“Alhamdulillah hari ini Pemerintah Kabupaten Lamongan diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui IKK Award 2025, yang digelar oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Penghargaan ini menjadikan acuan dan motivasi Pemkab Lamongan dalam menjadikan kebijakan publik yang baik, untuk kemajuan Lamongan yang berkelanjutan,” tutur Pak Yes-sapaan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
Pak Yes juga menyampaikan, melalui IKK dapat mengimplentasikan Asta Cita ke tujuh Presiden RI Prabowo Subianto. Yakni, memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, peradilan hingga penyelundupan. Pada 2024, IKK Kabupaten Lamongan berada di angka 68, 31.
Sementara Muhammad Taufiq mengungkapkan, selain sebagai implementasi Asta Cita ke tujuh Presiden. IKK juga menjadi pengukur kualitas kebijakan dan pembangunan yang menentukan strategi, untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dia menyampaikan, objek yang menjadi pengukuran LAN RI pada tahun ini total sebanyak 1.479 kebijakan di 27 sektor. Dalam pengukuran tersebut terdapat sepuluh sub total terbanyak di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hukum dan ham, serta administrasi negara.

