MINATBACA.com – Dadang Hendrayudha selaku Deputi Bidang Pemantauan Dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), melakukan evaluasi terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan.
Pada agenda di Guest House Lamongan, Kamis (9/10/2025) tersebut, Dadang memaparkan bagaimana evaluasi dilakukan, agar petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh BGN direalisasikan. Karena praktek di lapangan, masih didapati adanya oknum yang tidak serius menjalankan program MBG, sedangkan dampak kelalaian bisa berakibat fatal.
Sehingga ditegaskan, mulai hari ini BGN, pemerintah daerah, pihak kepolisian dan TNI bakal menegaskan sanksi, kepada pihak yang tidak tunduk petunjuk teknis BGN. Tidak hanya tentang standar kelayakan gizi, petunjuk teknis yang harus dipatuhi meliputi komponen bahan baku, komponen operasional, dan komponen sewa.
Merespon hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan berkomitmen, menindak lanjuti kualitas pelayanan pada program MBG. Tindak lanjut dimulai dari pemberian sertifikat keamanan pangan, serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dari hasil uji laboratorium bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
Upaya ini bertujuan, agar memenuhi standar gizi dan kelayakan konsumsi untuk anak-anak penerima manfaat. Karena program yang dicetuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut, bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi, mengurangi angka gizi buruk dan stunting pada anak, serta mendukung tumbuh kembang yang optimal agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat dan berprestasi. Guna mendukung standar kelayakan gizi dan konsumsi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan melaporkan daftar menu makanan dan kandungan gizi setiap minggunya.
“Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pada program MBG. Semua masukan akan ditampung dan diluruskan pada pelaksanaan setelahnya,” tutur Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
Memiliki multiplier effect, program MBG juga dipastikan dapat membantu menggerakkan perekonomian. Yakni, menciptakan lapangan kerja di desa dan perkotaan, memperkuat UMKM, petani, dan juga nelayan melalui rantai pasok makanan bergizi, serta meningkatkan perputaran uang di masyarakat lokal.
Melihat potensi tersebut, Pemkab Lamongan akan mensinergikan seluruh SPPG dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam pemenuhan bahan pangan. Serta mengintruksikan, supaya penggunaan bahan baku berasal dari (minimal 1/3) produk dalam daerah. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi akan dirasakan merata, serta dapat memajukan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Satgas MBG Kabupaten Lamongan Nalikan melaporkan, target total keberadaan SPPG di Lamongan adalah 111 SPPG. Saat ini yang sudah beroperasi sebanyak 79 SPPG, yang tersebar di 27 kecamatan. Adapun jumlah paket makanan yang disalurkan mencapai 149.896 paket makanan.