MINATBACA.com – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.
Wakil Bupati (Wabup) Gresik Asluchul Alif meminta percepatan pendataan melalui sistem digital, supaya target sensus dapat segera tercapai. Terlebih saat ini, agenda telah memasuki pertengahan bulan pertama pelaksanaan.
Hal tersebut disampaikan dokter Alif-sapaan Wabup Gresik Asluchul Alif, saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Putri Mijil, Pendopo Gresik, Selasa (30/6/2026). Dengan dokter Alif menyebut, capaian sensus saat ini masih sekitar 17 persen, sementara pelaksanaan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Untuk mempercepat pendataan dia mengusulkan, pemanfaatan data pegawai di lingkungan Pemkab Gresik yang berjumlah sekitar 12.000 orang.
“Kalau petugas BPS harus mendatangi satu per satu dari total 12.000 pegawai kita di lingkungan Pemkab hingga guru-guru sekolah, tentu BPS bisa pusing sendiri dan waktu akan habis,” kata dokter Alif.
“Saya instruksikan lewat Pak Sekda (Sekretaris Daerah), untuk membuat surat resmi. Kumpulkan data email dan nomor telepon, lalu lakukan blasting kuesioner digital terintegrasi via whatsapp dan Gmail (google mail),” terangnya.
Menurut dokter Alif, proses tersebut juga akan disertai dengan pemantauan secara berkala. Di mana BPS akan menyampaikan daftar instansi atau pegawai yang belum mengisi kuesioner, sehingga masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat segera melakukan tindak lanjut. Sehingga petugas BPS bisa lebih fokus melakukan pendataan terhadap pelaku usaha dan perusahaan, yang masih menghadapi kendala di lapangan.
Data Sensus Ekonomi dikatakan oleh dokter Alif, sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Sebagai daerah industri yang terus berkembang, Kabupaten Gresik membutuhkan data ekonomi akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan, investasi, serta pengembangan UMKM setempat.
Dia menerangkan, data sensus ekonomi sepuluh tahunan ini sangat krusial bagi masa depan Kabupaten Gresik, yang kini dihuni oleh beberapa kawasan ekonomi. Mulai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Kawasan Industri Gresik (KIG), 90.000 UMKM, hingga Kawasan Maspion. Sehingga butuh basis data yang berkualitas, agar arah kebijakan pembangunan daerah ke depan dapat tepat sasaran.
Tidak hanya itu, dokter Alif juga mengajak seluruh pelaku usaha, baik perusahaan maupun usaha perorangan, untuk memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena data sensus tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Saya sendiri sudah disensus oleh teman-teman BPS, dan menyampaikan data apa adanya yang formal di atas kertas. Masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu takut akan masalah pajak atau lainnya. Berikan data yang jujur mengenai tenaga kerja, omzet, dan jenis produksi,” tambahnya.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi sumber data penting bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Data tersebut dapat untuk melihat kondisi dunia usaha, mengidentifikasi peluang investasi, meningkatkan daya saing, sekaligus menjadi dasar penyusunan program pembangunan daerah, termasuk RPJMD.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman yang turut hadir dalam kegiatan menyatakan, kesiapan seluruh perangkat daerah untuk mendukung percepatan pendataan digital. Dia berharap, langkah tersebut dapat membantu mewujudkan target 100 persen pelaksanaan agenda Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik.