MINATBACA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menaikkan level kewaspadaan, menyusul prediksi musim kemarau yang datang lebih awal, bahkan diprediksi sejak akhir April 2026.
Setidaknya ada enam kecamatan di Gresik yang berpotensi terdampak di fase awal, dan bisa meluas hingga 12 kecamatan saat puncak kemarau pada Bulan Juli hingga September. Situasi ini menuntut perubahan cara kerja pemerintah, dari sekadar respons menjadi antisipasi yang terukur.
“Jangan tunggu masyarakat kesulitan air baru kita bergerak. Semua harus sudah siap dari sekarang,” ujar Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, pada saat Rapat One Week Program di Ruang Rapat Graita Eka Praja, Senin (13/4/2026).
“Kecamatan harus tahu titik rawan, desa harus tahu kondisinya. Tidak boleh ada yang terlambat,” ucapnya.
Pemkab Gresik melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), telah menyiapkan skema intervensi berupa droping air. Sejumlah sarana disiagakan, mulai dari lima unit truk tangki, puluhan tandon air, hingga ratusan jeriken. Namun di balik persiapan yang dilakukan terdapat tantangan nyata yaitu, keterbatasan armada untuk menjangkau seluruh wilayah terdampak.
“Dengan keterbatasan ini, kita tidak bisa kerja biasa. Harus berbasis data, harus tepat sasaran, dan harus cepat,” kata Gus Yani-sapaan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.
Gus Yani juga menegaskan, solusi tidak bisa hanya bergantung pada dropping air. Pemanfaatan sumber air alternatif dan kerja sama lintas sektor, juga bisa menjadi kunci.
“Kita harus berani keluar dari pola lama. Sumber air yang ada harus dioptimalkan, termasuk kerja sama dengan pihak swasta. Ini soal strategi, bukan sekadar bantuan,” tambahnya.
Dia bahkan mendorong kesiapsiagaan hingga tingkat rumah tangga, dengan memastikan masyarakat memiliki cadangan air secara mandiri.
“Minimal setiap rumah punya jeriken atau tandon. Kita harus membangun kesiapan dari bawah, bukan hanya mengandalkan pemerintah,” tutur Gus Yani.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gresik Sukardi menegaskan, pemetaan untuk wilayah rawan telah dilakukan sebagai dasar intervensi.
“Kami sudah siapkan distribusi air bersih secara bertahap, sesuai kebutuhan di lapangan. Yang menjadi perhatian adalah dukungan operasional, khususnya BBM, karena distribusi akan berlangsung rutin selama musim kemarau,” ujar Sukardi.
Tidak hanya itu, BPBD terus memperkuat koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa, agar distribusi air tidak terlambat dan benar-benar menyasar wilayah yang paling membutuhkan. Sementara Pemkab Gresik juga mulai menggeser pendekatan, dari penanganan darurat menuju pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan, termasuk untuk mendukung sektor pertanian.