MINATBACA.com – Usai meninjau banjir akibat luapan Kali Lamong, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, bersama dengan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar pertemuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan tersebut kemudian disepakati, pembentukan forum sinergitas sebagai langkah strategis dalam penanganan banjir secara menyeluruh. Selain Emil, pertemuan dihadiri Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Wakil Bupati (Wabup) Gresik Asluchul Alif, perwakilan dari BPBD Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Gus Yani-sapaan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, sempat menekankan bahwa Pemkab Gresik telah melakukan berbagai upaya dalam menangani banjir. Salah satu di antaranya adalah, normalisasi Kali Lamong sepanjang 48 kilometer menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni, serta pembangunan kolam retensi di Kecamatan Cerme. Namun, untuk menyelesaikan masalah banjir secara tuntas, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
“Kami berharap, pemerintah provinsi dan pusat dapat turut serta dalam pembangunan kolam retensi di wilayah rentan banjir sepanjang Kali Lamong. Saat ini, anggaran APBN sebesar Rp100 miliar hanya mencakup sebagian kecil kebutuhan,” ungkap Gus Yani.
Sementara Emil menegaskan, forum sinergitas tersebut akan menjadi wadah koordinasi antara empat daerah terdampak yakni Kabupaten Gresik, Lamongan, Mojokerto dan Kota Surabaya, dengan nantinya melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Ini adalah momentum penting. Kali Lamong di Gresik memang tidak baik-baik saja dan kami perlu duduk bersama dalam satu forum, untuk memastikan ada langkah konkret ke depan,” ujar Emil.
Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim menyatakan, forum menjadi titik temu untuk mempercepat realisasi anggaran dan kebijakan strategis terkait penanganan banjir luapan Kali Lamong. Selain itu, forum juga akan memperluas cakupan pembahasannya untuk menangani permasalahan banjir di seluruh Jawa Timur.
“Komisi D membangun satu forum sinergitas yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan banjir, bukan hanya di Kali Lamong, tetapi juga di seluruh Jawa Timur,” jelasnya.
Abdul Halim menambahkan, forum akan mengundang beberapa pihak. Termasuk pengelola Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, BPBD, Dinas PU SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup, agar penanganan banjir bisa dilakukan secara komprehensif.
Sebagai langkah awal, BPBD Provinsi Jatim telah memberikan dukungan berupa logistik dan peralatan darurat, termasuk dapur umum serta sembako bagi masyarakat terdampak. Namun solusi jangka panjang tetap menjadi prioritas utama, seperti pembangunan embung, kolam retensi, serta pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai.
Wabup Gresik yang akrab disapa dokter Alif menambahkan, pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam mendukung forum ini dengan data dan perencanaan yang matang. Melalui forum sinergitas, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat dapat semakin erat, sehingga penanganan banjir di Jawa Timur bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.