MINATBACA.com – Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus memperkuat ketepatan perencanaan dan penganggaran.
Salah satu langkah yang dilaksanakan, menggelar sosialisasi dan pembinaan peningkatan kualitas penyusunan APBD terkait ketepatan perencanaan dan penganggaran bagi seluruh perangkat daerah. Kegiatan berlangsung di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Kamis (9/7/2026).
Tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan, memastikan perencanaan dan penganggaran APBD ke depan berjalan lebih tepat sasaran, efektif, dan transparan. Sementara untuk menyamakan persepsi, Pemkab Gresik menghadirkan narasumber langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman. Turut hadir dalam kegiatan Inspektur Kabupaten Gresik Achmad Hadi, Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Andhy Hendro Wijaya, serta para sekretaris dinas, kepala bagian, dan pejabat terkait di lingkup Pemkab Gresik.
Sekda Washil menegaskan, perencanaan matang adalah kunci utama keuangan daerah yang sehat. Dia ingin semua instansi punya satu pemahaman yang sama, agar APBD yang disusun tidak sekedar menggugurkan kewajiban aturan, tetapi benar-benar menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Gresik. Washil juga menyampaikan, terima kasih kepada seluruh jajaran karena Kabupaten Gresik berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, untuk yang ke-11 kali.
“Capaian WTP ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Prestasi ini harus kita jaga, caranya dengan terus memaksimalkan tata kelola keuangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan,” ujar Washil.
Washil mengingatkan adanya sejumlah tantangan dan penyesuaian kebijakan baru, dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2027. Mulai dari alokasi anggaran wajib (mandatory spending), pembenahan mekanisme pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah dan bantuan sosial (bansos), hingga penyesuaian aturan terbaru lain. Dia meminta setiap program yang diusulkan harus selaras dengan prioritas daerah, menggunakan penamaan yang benar di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan bisa dipertanggungjawabkan.
Washil juga mewanti-wanti agar seluruh instansi lebih teliti saat menganggarkan barang milik daerah, supaya tidak menjadi temuan pemeriksaan di kemudian hari.
“Anggaran yang tepat itu artinya setiap rupiah yang keluar harus efisien, akuntabel, dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Kepala Bidang Pemeriksaan Jatim I BPK Perwakilan Jawa Timur Agvita Windiadi mengingatkan, supaya proses penyusunan anggaran tidak dilakukan secara asal atau sekadar menyontek program lama.
“Jangan hanya copy-paste dari anggaran tahun lalu. Setiap program harus dievaluasi, disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan punya target hasil yang jelas agar anggaran tidak terbuang sia-sia,” ungkap Agvita.
Dia juga mengingatkan, pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja daerah dan kemampuan pendapatan. Pengelolaan kas yang sehat sangat penting, agar pemerintah daerah tidak terjebak masalah utang kepada pihak ketiga akibat pengeluaran yang lebih besar pasak daripada tiang.