MINATBACA.com – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan.
Disampaikan oleh Pak Yes-sapaan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Lamongan, Jumat (12/6/2026). Dengan Pak Yes mengatakan, momentum ini menegaskan komitmen dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kinerja.
Menurut Pak Yes, pada tahun anggaran 2025 Kabupaten Lamongan kembali mencatat prestasi dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ke-10 secara berturut-turut, serta memperoleh Predikat A (sangat baik) dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN RB. Hal ini menjadi instrumen untuk memastikan pengelolaan keuangan dan kinerja daerah berjalan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak hanya itu Pak Yes juga mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah pada 2025 mencapai Rp3,21 triliun atau 99,35 persen dari target Rp. 3,23 triliun. Mencerminkan kondisi fiskal yang stabil dengan penopang utama pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp680,8 miliar yang meningkat 21,70 persen dibanding tahun sebelumnya (menunjukkan semakin menguatnya kemandirian fiskal daerah). Sedangkan belanja daerah dan transfer Lamongan tahun anggaran 2025 secara buruan trianisasi sebesar Rp3,17 triliun, surplus Rp41 miliar dari proyeksi awal defisit Rp85 miliar.
Selanjutnya total aset Kabupaten Lamongan juga mengalami peningkatan sebesar Rp225, 8 miliar dibanding tahun 2024, sejalan dengan ekuitas daerah yang juga meningkat tumbuh sebesar Rp271 miliar. Di sisi lain, kewajiban daerah menunjukkan penurunan, mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menyelesaikan kewajiban secara lebih sehat dan terukur.
“Dapat kami tegaskan bahwa tata kelola dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara umum telah berjalan dengan baik, dan menentukan arah penguatan yang positif,” ungkap Pak Yes.
“Hal ini tercermin dari perbaikan kondisi fiskal daerah yang ditandai dengan peningkatan PAD, peningkatan SILPA, optimalisasi belanja modal khususnya pada sektor jalan, irigasi dan jaringan, serta penurunan kewajiban daerah,” terangnya.