MINATBACA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menggelar forum konsultasi publik, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Agenda berlangsung di Aula Gadjah Mada, Gedung Pemkab Lamongan lantai 7, Rabu (21/1/2026). Di mana RKPD memiliki peran penting sebagai landasan utama penyusunan anggaran tahunan, menjabarkan prioritas pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk satu tahun, memuat kerangka ekonomi, hingga program prioritas. Termasuk, rencana kerja beserta sumber pendanaan.
Selain itu, RKPD juga menjadi dasar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pedoman kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta memastikan sinergi antara perencanaan dan juga penganggaran untuk pembangunan daerah dalam mencapai kesejahteraan bersama.
Untuk tahun 2027, tema yang ditetapkan Pemkab Lamongan adalah, ‘Percepatan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi Strategis Yang Berwawasan Lingkungan.’ Dalam realisasi nantinya, diwujudkan melalui 15 program prioritas yang mencakup transformasi sosial-ekonomi melalui beberapa inisiatif. Seperti Lamongan Sehat, UMKM Naik Kelas, Pendidikan Perintis, Pariwisata Ramah dan Terintegrasi (Ramasinta), Desa Berjaya, Yakin Semua Sejahtera (YSS), Jalan Mantap dan Mulus Lamongan (Jamula), Prestasi Pemuda dan Olahraga, 100 persen Pelayanan Publik Berkualitas, Lamongan Menyala, Lamongan Hijau, Lamongan Nyantri, Desa Pintar, dan Lamongan Tangguh.
Seluruh program prioritas tersebut memiliki tujuan, mewujudkan kejayaan Lamongan berkelanjutan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan keharmonisan masyarakat.
“Forum konsultasi publik yang resmi dibuka hari ini, akan membahas terkait penyusunan RKPD. RKPD sendiri memiliki peran penting sebagai landasan utama dalam penyusunan rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun. Tentu juga berpengaruh pada dampak yang dirasakan masyarakat, melalui pembangunan yang dilakukan,” tutur Wakil Bupati (Wabup) Lamongan Dirham Akbar Aksara.
Pada kegiatan yang dihadiri oleh perangkat daerah, organisasi dan tokoh masyarakat tersebut, juga dibahas mengenai permasalahan pembangunan di Lamongan. Di antaranya pertumbuhan ekonomi daerah yang cenderung stagnan, angka kemiskinan masih tinggi, pertumbuhan tenaga kerja yang lebih tinggi dari kesempatan kerja, dan beberapa lainnya.
Di mana untuk mengatasi angka kemiskinan yang masih tinggi, Mas Dirham-sapaan Wabup Lamongan Dirham Akbar Aksara mengarahkan, supaya pola pengentasan melalui bantuan sosial diubah menjadi pola pemberdayaan yang terus dikembangkan. Kebijakan ini bertujuan, agar penerima manfaat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu berdaya, mandiri, produktif, sehingga diharapkan keluar dari kemiskinan.
“Selain pendataan yang harus ditertibkan, pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pola pemberdayaan. Karena hal tersebut lebih efektif membawa perubahan, dibandingkan dengan hanya menyerahkan bantuan,” kata Mas Dirham.
Adapun Mas Dirham juga menyampaikan, capaian indikator kinerja makro di tahun 2025 harus terus ditingkatkan untuk mencapai target 2027. Seperti pada indikator indeks pembanguann manusia yang mampu mencapai 76,81 di tahun 2025 (target 76,50), bakal ditargetkan menjadi 77,80 pada 2027.