MINATBACA.com – Menanggapi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lamongan tahun anggaran 2027, sebanyak tujuh fraksi di DPRD Lamongan menyampaikan pandangan umum.
Sebagaimana diketahui, RAPBD Lamongan tahun anggaran 2027 mengusung tema ‘Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan.’ Di mana rencana pendapatan daerah tahun 2027 mengalami penurunan 6,04 persen dibanding APBD 2026. Penurunan berasal dari rencana pendapatan transfer sebesar 9,02 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar 4,22 persen.
Menanggapi hal tersebut, ketujuh fraksi partai yang duduk di DPRD Lamongan lantas berpandangan, kenaikan dan penurunan anggaran bersifat wajar. Fluktuasi harus tetap bisa mengefisiensi alokasi anggaran, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang bersifat urgent, yang dijadikan sebagai bentuk prioritas untuk membangun Lamongan lebih maju.
Berkesempatan menyampaikan pandangan umum kepada Ketua DPRD Lamongan adalah, perwakilan Fraksi PKB Ahmad Haikal Rabbani, Fraksi Golkar Mutoyo, Fraksi PDIP Busono Adi Susanto, Fraksi Gerindra Sulastri, Fraksi PAN Ahmad, Fraksi Partai Demokrat Bachruddin Muh Alfian Arzaq, dan Fraksi Partai Nasdem Ummat Keadilan Sejahtera Rahardian Firmansyah, disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Selasa (13/10/2026).
Mereka sepakat menyampaikan, APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2027 nantinya harus mencerminkan pemerataan sektor pembangunan, agar mampu menciptakan manfaat perubahan dan pemerataan kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan.
Fraksi-fraksi tersebut juga menyoroti terkait belanja yang menjadi prioritas di tahun 2027 yang meliputi sektor infrastruktur, konektivitas dan kewilayahan, lingkungan hidup, pemukiman dan resiliensi bencana, perekonomian pangan dan kemitraan usaha, peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial, serta tata kelola pemerintah reformasi birokrasi dan inovasi desa.
Sekaligus mendorong agar tidak hanya sekedar kuantitas. Namun lebih pada sejauh mana penanganan dapat menyelesaikan persoalan masyarakat, berkualitas, dan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Tidak hanya itu, fraksi juga rekomendasikan digitalisasi yang transparansi, dan menegaskan bahwa RAPBD Lamongan 2027 harus menjadi kepanjangan tangan yang solid bagi program prioritas pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan ketahanan swasembada pangan nasional dan keamanan wilayah.