MINATBACA.com – Melalui Musyawarah Desa (Musdes) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2027, Pemerintah Desa (Pemdes) Wadeng, Kecamatan Sidayu, Gresik, mulai memetakan sejumlah kebutuhan pembangunan untuk tahun depan.
Digelar pada 1 Oktober 2026, forum menjadi wadah bagi Pemdes dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus membahas kebutuhan pembangunan yang akan dimasukkan dalam perencanaan program kerja.
“Usulan masyarakat untuk tahun 2027 di antaranya, pembangunan paving di jalan yang belum tersentuh pembangunan, saluran got yang belum tersedia, serta melanjutkan pembangunan Pasar Desa Wadeng yang sampai sekarang belum selesai,” ungkap Kepala Desa Wadeng Imam Khoiri, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, kebutuhan pavingisasi menjadi salah satu perhatian. Terutama di sejumlah titik jalan lingkungan, yang hingga kini belum mendapatkan pembangunan. Begitu pula dengan saluran air atau got yang belum tersedia di beberapa lokasi, untuk menunjang kelancaran aliran air.
Selain infrastruktur jalan dan drainase, penyelesaian pembangunan Pasar Desa Wadeng juga menjadi salah satu usulan yang diprioritaskan.
“Karena keberadaan pasar desa ini nantinya dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan ekonomi warga setempat,” terangnya.
Imam menjelaskan, pembangunan pasar yang belum sepenuhnya rampung perlu dilanjutkan, agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, kelanjutan pembangunan pasar akan menjadi bagian dari pembahasan program prioritas dalam perencanaan tahun 2027.
Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, Pemdes Wadeng juga memasukkan program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja. Salah satunya, melalui pelatihan bagi kaum perempuan.
“Program pemberdayaan perempuan melalui sejumlah pelatihan dapat membuka kesempatan bagi warga untuk mengembangkan kemampuan, sehingga memiliki bekal dalam meningkatkan kegiatan produktif maupun potensi ekonomi keluarga,” kata Imam.
Dengan berbagai usulan tersebut, penyusunan RKPDes 2027 diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, baik dari sisi infrastruktur maupun peningkatan sumber daya manusia (SDM). Hasil musyawarah dan aspirasi warga, bakal dijadikan sebagai bahan menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.


