MINATBACA.com – Persiapan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik tahun 2027, mulai dibahas bersama pemangku kepentingan.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik, menggelar silaturahmi dan diskusi santai bersama para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Rumah Buruh Gresik, Selasa (17/11/2026).

Pada pertemuan yang dihadiri perwakilan serikat pekerja, yang tergabung dalam Sekretariat Bersama tersebut, menjadi ruang komunikasi untuk membahas perkembangan agenda pengupahan tahun 2027. Para perwakilan serikat buruh juga menyampaikan, rencana keberangkatan untuk mengikuti rapat pleno pada Rabu hingga Kamis (18-19/11/2026).

Pembahasan UMK 2027 mencakup sejumlah komponen perhitungan. Di antaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu (alpha), serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan, koordinasi antar pihak menjadi faktor penting dalam memastikan proses perumusan rekomendasi pengupahan berjalan optimal. Untuk itu, diperlukan tahapan dan jadwal pembahasan yang jelas, supaya seluruh proses dapat dilaksanakan sistematis.

“Penting bagi kita untuk menyusun timeline perumusan rekomendasi pengupahan Kabupaten Gresik. Dengan adanya timeline yang jelas, setiap tahapan pembahasan bisa berjalan lebih terarah dan terkoordinasi,” ujar Gus Yani-sapaan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.

Selain itu, Gus Yani mengingatkan, pentingnya memetakan karakteristik dunia usaha di Kabupaten Gresik. Hal ini mencakup perusahaan berskala besar, hingga perusahaan nasional yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Menurut dia, potensi ekonomi dan realisasi investasi perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengupahan. Sehingga dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memperhatikan kesejahteraan pekerja, namun juga mempertimbangkan kemampuan dan keberlanjutan dunia usaha.

“Kita perlu memetakan karakteristik kelompok usaha di Gresik, termasuk perusahaan berskala besar dan nasional. Potensi ekonomi dan realisasi investasi juga perlu menjadi pertimbangan, sehingga kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja, sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” tambahnya.

Gus Yani dalam pertemuan juga menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik telah menerima surat dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2026, mengenai arahan koordinasi dan sinkronisasi penetapan upah minimum tahun 2027.

“Menindaklanjuti arahan tersebut, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Perhitungan tahun ini juga memperhatikan data Kebutuhan Hidup Layak dari BPS, agar rekomendasi pengupahan dapat mempertimbangkan kondisi pekerja maupun dunia usaha di Kabupaten Gresik,” jelas Gus Yani.

Proses penetapan UMK 2027 selanjutnya akan mengedepankan dialog tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, unsur serikat pekerja atau serikat buruh, serta kalangan pengusaha. Melalui komunikasi dan pembahasan bersama, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan pengupahan yang berimbang, dengan tetap mengutamakan kesejahteraan pekerja dan menjaga keberlangsungan aktivitas usaha.

Sesuai jadwal, penetapan UMK tahun 2027 oleh Gubernur Jawa Timur paling lambat dilakukan pada 25 November 2026. Pemkab Gresik berharap, seluruh rangkaian pembahasan dan rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga menghasilkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga kondusivitas hubungan industrial dan iklim investasi di Kabupaten Gresik.

Exit mobile version