MINATBACA.com – Berlangsung di Ruang Mandala Bhakti Praja, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mulai menyosialisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026-2046 sebagai pedoman pembangunan, Rabu (18/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Gresik Asluchul Alif menjelaskan, posisi strategis Kabupaten Gresik sebagai kawasan penyangga metropolitan Gerbangkertosusila, sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Dengan keberadaan kawasan industri, pelabuhan, jalan nasional, tol, serta rencana jaringan kereta api, menjadi potensi pengembangan wilayah.

“Pembangunan Gresik tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan sektor industri dan ekonomi. Kita juga memiliki potensi pertanian, perikanan, ekosistem mangrove, serta kekayaan budaya dan wisata religi, yang harus dijaga dan dikembangkan secara berimbang,” ujar dokter Alif-sapaan Wabup Gresik Asluchul Alif.

Dia menyebut, tantangan pembangunan semakin kompleks. Mulai dari pengendalian banjir, alih fungsi lahan, hingga perlindungan kawasan lindung.

“Kebutuhan infrastruktur yang terintegrasi dan merata, juga menjadi perhatian dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, RTRW dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan ruang berjalan terencana, serta menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan,” ucapnya.

Kegiatan tersebut mengusung tujuan, mewujudkan Gresik sebagai pusat pertumbuhan berbasis budaya, industri, dan agribisnis berdaya saing global. Dengan pengembangan wilayah juga diarahkan agar tetap berwawasan lingkungan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Adapun dari total luas wilayah perencanaan sekitar 126.891,31 hektare, sebanyak 91,83 persen diarahkan sebagai kawasan budidaya. Sementara 8,17 persen lainnya, ditetapkan sebagai kawasan lindung untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

“RTRW turut memuat rencana struktur dan pola ruang, kawasan strategis, pengendalian pemanfaatan ruang, serta peran masyarakat. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, juga menjadi perhatian dalam kebijakan penataan ruang Kabupaten Gresik,” tutur dokter Alif.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ditetapkan seluas 38.673,07 hektare, meliputi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Dengan rincian, LP2B seluas 34.061,99 hektare dan LCP2B seluas 4.611,08 hektare. Penetapan tersebut guna mendukung ketahanan pangan, sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

“RTRW tidak boleh hanya menjadi dokumen perencanaan, yang digunakan sebagai persyaratan administratif semata. Namun, RTRW harus menjadi acuan nyata dalam setiap proses perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, pelaksanaan investasi, dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik,” tegasnya.

Selain itu, dia juga meminta kepada seluruh perangkat daerah, supaya menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang juga harus dilakukan secara konsisten, dengan memperhatikan kawasan lindung, pertanian, mitigasi bencana, dan kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, selain dokter Alif juga menghadirkan sejumlah narasumber. Mulai dari legislatif, pemerintah, dan kalangan perencana. Di mana melalui sosialisasi yang dilakukan, seluruh peserta diharapkan memahami arah kebijakan RTRW, serta menerapkan dalam pelaksanaan pembangunan nantinya.

Exit mobile version