MINATBACA.com – Sebagai apresiasi atas dukungan dan kerjasama luar biasa dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menerima penghargaan dari Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI).
Penghargaan tersebut terwujud lantaran sinergi berkelanjutan yang digagas Pemkab Gresik, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Gresik, serta Pengadilan Agama Gresik yang menjalin kerjasama formal dengan puluhan pihak lain dari sektor swasta dan publik.
Sementara pemberian penghargaan, didasarkan pada terbentuknya Memorandum of Understanding (MoU) antara ketiga lembaga tersebut dengan 36 perusahaan swasta, enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kabupaten Gresik.
MoU mencakup komitmen untuk menyediakan dukungan komprehensif bagi perempuan dan anak yang terdampak perceraian, melalui berbagai skema bantuan seperti pendampingan hukum, dukungan finansial, serta akses peluang kerja yang berkelanjutan.
Dukungan yang diharapkan mampu memberikan jaminan sosial dan ekonomi bagi perempuan serta anak, untuk bangkit setelah mengalami tantangan akibat perceraian. Terlebih, upaya ini menjadi yang pertama kali dilakukan oleh Pengadilan Agama Tingkat Kabupaten di Indonesia.
Berkat hal tersebut, Pengadilan Agama Gresik diganjar penghargaan MURI sebagai pengadilan agama tingkat kabupaten pertama, yang menginisiasi kerjasama dengan perusahaan dalam komitmen bersama tentang hak perempuan dan anak pasca perceraian.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Gresik yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman dan Kepala.Dinas Tenaga Kerja Gresik Zainul Arifin, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam merealisasikan kolaborasi tersebut.
“Penghargaan ini merupakan pengakuan atas upaya kita bersama, dalam melindungi dan mendampingi perempuan serta anak pasca perceraian. Komitmen yang kita bangun tidak hanya untuk memberikan perlindungan sementara, tetapi juga membuka jalan bagi kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera bagi mereka semua,” ujar Sekda Washil, Senin (28/10/2024).
Inisiatif tersebut sejalan dengan visi Kabupaten Gresik, untuk menjadi wilayah yang inklusif dan ramah perempuan dan anak. Adanya dukungan dari berbagai perusahaan swasta dan BUMN/BUMD di Gresik, perempuan dan anak yang membutuhkan akan memiliki akses terhadap layanan pendampingan dan juga kesempatan pemberdayaan ekonomi yang lebih luas.
Melalui MoU yang dilakukan, perempuan yang baru saja mengalami perceraian akan mendapat akses ke layanan pendampingan hukum dan psikologis. Layanan ini didukung oleh Pengadilan Agama Gresik yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, untuk memastikan hak-hak hukum perempuan dan anak tetap terlindungi.
Kehadiran berbagai perusahaan swasta, BUMN/BUMD dalam upaya tersebut juga menunjukkan, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif melibatkan semua elemen masyarakat. Kabupaten Gresik melalui kolaborasi tersebut, telah memberikan teladan bagi daerah lain mengenai pentingnya sinergi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan pencapaian yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik berkomitmen untuk terus memperluas cakupan dukungan dan memastikan pelaksanaan program-program berkelanjutan yang bermanfaat bagi perempuan dan anak.
Dengan penghargaan yang diterima, akan menjadi pemicu semangat bagi semua pihak terkait untuk memperkuat kolaborasi. Tentunya demi mencapai kesejahteraan sosial, yang lebih inklusif dan berkeadilan.