MINATBACA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik menggelar rapat finalisasi, untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang bangunan gedung, belum lama ini.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, dan juga tim ahli dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Dengan Ketua Komisi III DPRD Gresik Sulisno Irbansyah menyampaikan, Ranperda ini merupakan bentuk komitmen DPRD Gresik dalam memperkuat tata kelola bangunan gedung agar lebih tertib, aman, dan sesuai dengan perkembangan regulasi nasional.
“Penyusunan Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi penyelenggaraan bangunan gedung di Gresik, serta memudahkan masyarakat dalam proses perizinan yang transparan dan akuntabel,” kata Sulisno.
Lebih lanjut, Sulisno menjelaskan, ada beberapa masukan yang disampaikan oleh tim ahli dari Unair, terkait perubahan dan tambahan dasar hukum agar selaras dengan regulasi terbaru.
Mulai dari Undang Undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yang telah diubah dengan UU nomor 6 tahun 2023. Kemudian Peraturan Pusat (PP) nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, juga Peraturan Menteri (Permen PUPR) nomor 12 tahun 2024 tentang surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Lalu ada pula Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik nomor 8 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, dan Peraturan Bupati (Perbup) Gresik nomor 21 tahun 2023 tentang rencana detail tata ruang wilayah perkotaan 2023-2043.
Selain itu, tim ahli dari Unair juga menambahkan beberapa ketentuan umum baru, di antaranya definisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penilik bangunan gedung, sekretariat TPA/TPT/ Penilik, serta istilah teknis seperti Peil Banjir dan Kajian Hidrologi.
Dalam draf Ranperda tersebut juga diatur mengenai, penambahan jenis sanksi administratif dan ketentuan pidana. Pelanggaran terhadap ketentuan akan dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara, pembekuan dan pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga perintah untuk pembongkaran pada bangunan.
Selain itu, bagi pemilik atau pengguna bangunan yang menyebabkan kerugian materiil, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama enam bulan dan denda maksimal Rp50 juta. Selanjutnya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan sejumlah perbaikan, seperti pembaruan konsideran hukum, penyelarasan tata penulisan, serta penyesuaian terhadap sistem perizinan berbasis elektronik (SIMBG).
Beberapa ketentuan juga disesuaikan dengan PP nomor 28 tahun 2025 dan Perda nomor 8 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gresik. Sementara itu, Bagian Hukum Setda Gresik menegaskan, pentingnya sinkronisasi antara pasal-pasal Ranperda dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama terkait penetapan Bangunan Gedung Fasilitas Khusus (BGFK) dan ketentuan pidana yang perlu mencakup mekanisme penyidikan.
Kesimpulan rapat memuat beberapa poin penting yang akan diakomodir dalam penyempurnaan Ranperda yakni, penegasan dinas berwenang penerbit PBG dan SLF, analisis biaya pengurusan perizinan secara normatif, sosialisasi perizinan ke pemerintah desa, peningkatan kemudahan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS), penyesuaian aturan dengan kondisi riil masyarakat di pelosok daerah. Dengan finalisasi draf Ranperda, akan dilakukan oleh tim ahli dari Unair sebelum disampaikan untuk pembahasan lebih lanjut.
“Rapat kerja Komisi III DPRD Gresik bersama OPD dan tim akademisi Unair, menjadi langkah akhir sebelum Ranperda bangunan gedung diajukan ke tahap pembahasan berikutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),” tutur Sulisno.
