MINATBACA.com – Pertumbuhan industri di Kabupaten Gresik yang masif, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik mendorong program peningkatan kapasitas bagi para calon tenaga kerja.
Dengan cara, mengusulkan kepada dinas terkait di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melakukan program pelatihan bersertifikasi, khusus bagi masyarakat Kota Pudak. Ini terkuak saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025, yang masih terus bergulir.
“Pelatihan yang ditawarkan tidak hanya menyiapkan pekerja yang berkualitas. Namun juga mendorong pertumbuhan wirausaha, dengan keahlian yang dimiliki,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchamad Zaifudin.
Adapun pada tahun depan, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Gresik telah mengusulkan 56 paket pelatihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Serta, 25 paket pelatihan hasil komitmen dari Pemkab Gresik bersama perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Pada prinsipnya, kami sangat mendukung. Apalagi mekanisme yang ditawarkan bersifat kolaboratif, sehingga bisa melakukan efisiensi anggaran,” terangnya.
Kolaborasi yang dimaksud Zaifuddin adalah, melibatkan sejumlah elemen profesional. Sumber anggaran berasal dari dana pokok pikiran legislatif, APBN, hingga CSR, dengan dana pelatihan dari APBD berkisar Rp1 miliar. Namun dengan pola merit system tersebut, tidak akan mengurangi kualitas dan juga kuantitas latihan.
Zaifudin menilai, dari program-program pelatihan yang direncanakan bakal mampu melahirkan lebih dari 1.600-an calon pekerja, yang bersertifikasi. Meski demikian, usulan tersebut masih perlu dilakukan pengkajian secara matang. Karena iklim ketenagakerjaan di setiap wilayah berbeda-beda.
“Termasuk, pendampingan pasca setelah para calon tenaga kerja memiliki sertifikat,” urainya.
Wakil Ketua Komisi IV Pondra Priyo Utomo menambahkan, pelaksanaan pelatihan nantinya harus benar-benar menyesuaikan kondisi di setiap wilayah kecamatan. Mengingat, terdapat kultur kerja yang beragam di beberapa wilayah. Maka sebaiknya, pelatihan disarankan berfokus pada minat dan keahlian dasar, supaya semakin mahir dan bisa akselerasi.
Pondra lantas mencontohkan, pelatihan strategis berbasis pengelolaan hasil laut di wilayah Gresik Utara. Kemudian pelatihan padat karya, yang sesuai dengan iklim usaha untuk wilayah Gresik Selatan.
“Kami mendorong Disnaker menjadi pusat informasi ketenagakerjaan, agar masyarakat mudah mengakses lowongan kerja dan tidak menjadi korban penipuan yang marak terjadi di lapangan,” harap Pondra.