MINATBACA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan melalui Dinas Tenaga Kerja, bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur (Jatim), melaunching kepesertaan 58.000 pekerja rentan penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Adapun tujuan dari agenda yang dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026) tersebut adalah, ingin memberi jaminan sosial dan rasa aman terhadap berbagai resiko sosial ekonomi, akibat hubungan kerja pada pekerja rentan di Kabupaten Lamongan.
Sebanyak 58.000 pekerja, terdiri dari 31.895 petani tembakau, 6.200 pelaku usaha perikanan, 5.500 nelayan, 300 pengemudi ojek online (ojol), 14.000 rohaniawan, dan 105 sopir mobil sehat, bakal didaftarkan kepesertaan untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Dengan iuran tiga hingga enam bulan pertama, dibayarkan dari dana hibah cukai.
Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim Irvansyah Utoh Banja mengatakan, yang diterapkan di Lamongan menjadi salah satu model, yang akan diterapkan di kabupaten lain. Sebab kolaborasi berbagai pihak di Lamongan, berhasil mencatatkan standarisasi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) hingga saat ini sebesar 33,28 persen, dari target 2026 sebesar 34,35 persen.
“Artinya hanya dibutuhkan tambahan sekitar 6.500 untuk mencapai target tersebut, bahkan angka ini lebih tinggi dari angka provinsi yang baru 28 persen. Jadi Lamongan lebih hebat,” ujar Irvansyah.
“Komitmen dan keperpihakannya pada pekerja memastikan, semakin banyak pekerja yang bekerja keras di Kabupaten Lamongan, semakin banyak pula yang mendapatkan perlindungan,” tambahnya.
Sementara Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang turut hadir dalam kegiatan mengimbau, kepada para penerima manfaat supaya setelah tiga sampai enam bulan ke depan, masing-masing yang memperoleh bantuan agar melanjutkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mereka.
“Hanya Rp.16.800 setiap bulannya, nanti selain mendapatkan jaminan kematian, juga jaminan kecelakaan kerja. Untuk 2027, kita ingin perluas lagi, gantian yang lain yang memperoleh bantuan,” ucap Pak Yes-sapaan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan M Zamroni menjelaskan, launching kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Pemkab dalam memperluas perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan yang memiliki resiko sosial ekonomi akibat pekerjaan maupun kondisi lingkungan kerja, melalui pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau.
“Pemerintah Lamongan berupaya memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 58.000 pekerja rentan, sehingga mereka memperoleh perlindungan apabila memiliki risiko kecelakaan atau resiko kematian,” kata Zamroni.
“Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga terus mendorong optimalisasi kontribusi usaha, melalui program tanggung jawab sosial dan perusahaan,” imbuhnya.
