MINATBACA.com – Disiplin fiskal dan ketetapan alokasi belanja yang diarahkan pada kebutuhan mendesak dan bermanfaat, perlu diberlakukan dalam rancangan anggaran tahun 2027.
Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, dengan memahami kemampuan fiskal daerah yang terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus berkembang. Disampaikan oleh Pak Yes-sapaan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, dalam rapat paripurna DPRD Lamongan yang digelar Senin (16/11/2026).
Diungkapkan Pak Yes, pendapatan daerah tahun 2027 dialokasikan sebesar Rp2,9 triliun, dengan belanja daerah Rp2,9 triliun. Sementara postur anggaran tersebut mengarahkan kebijakan pada tiga prioritas utama. Meliputi penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“Hal ini diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan Lamongan berlangsung secara lebih merata, produktif, dan berkelanjutan, sebagaimana tema Kabupaten Lamongan tahun 2027 yakni, Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan,” ujar Pak Yes.
“Tema tersebut menegaskan, bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan pengungkit pertumbuhan ekonomi dan menopang keberlanjutan pembangunan,” imbuhnya.
Pak Yes juga sempat menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lamongan tahun 2027, yang berisi sepuluh usulan judul Rencana Peraturan Daerah. Terdiri dari empat usulan inisiatif DPRD, dan enam usulan dari Pemkab Lamongan.
Empat usulan dari DPRD meliputi perlindungan bagi pendidik dan tenaga pendidik, perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran, perubahan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, dan perubahan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.
Sedangkan enam usulan dari Pemkab Lamongan meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2026, perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2027, juga APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2028.
Kemudian ada pula, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, grand design pembangunan kependudukan tahun 2025-2045 Kabupaten Lamongan, dan perubahan ke-5 atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lamongan.

