MINATBACA.com – Kegiatan sosialisasi dalam rangka Pemerintahan Digital (Pemdi), dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup) Gresik Asluchul Alif.
Melalui agenda yang digelar di Ruang Graita Eka Praja, Kantor Bupati Gresik, Jumat (19/12/2025). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik ingin menegaskan, komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta mendukung pembangunan smart city.
Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber Tony Dwi Santoso, asesor eksternal evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian PANRB. Tony menjelaskan, SPBE kini telah bertransformasi menjadi Pemdi yang lebih berorientasi pada penyelesaian masalah, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan juga penciptaan dampak nyata.
“Pemerintahan digital merupakan instrumen penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui digitalisasi, pemerintah daerah dapat menutup potensi kebocoran PAD, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih mudah diakses, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara Wabup Gresik Asluchul Alif, dalam sambutan menyampaikan, capaian transformasi digital Kabupaten Gresik harus menjadi pemicu, untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan.
Di mana pada 2024, Pemkab Gresik berhasil meraih nilai Indeks SPBE sebesar 4,32 dan menempati peringkat ketujuh secara nasional, melampaui target nasional sebesar 2,3. Capaian yang menempatkan Gresik, sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan digital terbaik di Indonesia.
“Kunci keberhasilan pemerintahan digital, terletak pada kualitas data dan kolaborasi seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Digitalisasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus terintegrasi dan berorientasi pada dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutur dokter Alif-sapaan Wabup Gresik Asluchul Alif.
Dia juga menekankan, Pemdi harus difokuskan pada strategi yang tepat sasaran dan selaras dengan program prioritas daerah atau Nawakarsa.
“Tidak perlu banyak program, namun harus fokus pada pencapaian tertentu yang berdampak nyata. Pemerintahan digital harus mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut konkret, Pemkab Gresik telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam penguatan Pemdi. Langkah tersebut di antaranya adalah, penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintahan Digital Kabupaten Gresik Tahun 2025–2030. Serta pengaktifan Tim Koordinasi Pemerintahan Digital untuk memastikan integrasi kebijakan, sistem, dan data lintas perangkat daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.
Melalui sosialisasi yang digelar, dokter Alif berharap, seluruh OPD menjadikan Pemdi sebagai budaya kerja bersama, bukan sekadar pemenuhan indikator. Sebab dia meyakini, dengan transformasi digital di jajaran Pemkab Gresik, dapat meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat.
