MINATBACA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik, menetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tahun 2026 dalam rapat paripurna.

Empat Ranperda yang ditetapkan merupakan usulan dari sejumlah komisi, dan juga Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik. Mencakup pengembangan kawasan perdesaan, penyelenggaraan keolahragaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan.

Ketua Bapemperda DPRD Gresik Khoirul Huda mengatakan, empat Ranperda yang ditetapkan telah melalui tahapan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Di mana proses harmonisasi dilakukan, untuk menyempurnakan substansi dan materi muatan setiap rancangan regulasi.

“Tahapan tersebut dilakukan guna memastikan kesesuaian rumusan norma, sistematika pengaturan, sinkronisasi antar-pasal, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Huda, saat Rapat Paripurna DPRD Gresik yang berlangsung, Kamis (19/11/2026).

“Sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih, maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaannya,” tambah Huda.

Adapun Ranperda terkait Pengembangan Kawasan Perdesaan merupakan usulan Komisi I. Diarahkan untuk mendorong pembangunan antardesa secara terpadu, mengoptimalkan potensi kawasan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat desa. Penyusunan mengacu pada Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah melalui Undang Undang nomor 3 tahun 2024.

Sementara Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, diusulkan Komisi II. Disiapkan untuk memperkuat tata kelola olahraga di Kabupaten Gresik, mulai dari pembinaan hingga pelaksanaan kebijakan keolahragaan secara berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Ketiga Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, yang menjadi usulan dari Komisi III. Menitikberatkan pada penguatan pelayanan pemadam kebakaran, sebagai salah satu urusan pelayanan dasar wajib pemerintah daerah. Sejumlah substansi yang menjadi perhatian meliputi percepatan waktu respons, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan relawan, integrasi standar proteksi kebakaran nasional, hingga digitalisasi pelaporan dan pemetaan risiko.

Ranperda terakhir atau yang keempat merupakan usulan Bapemperda yakni, tentang Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Disiapkan sebagai pedoman, sekaligus memberi kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, serta wawasan kebangsaan di masyarakat.

“Untuk satu Ranperda inisiatif yang tidak dilanjutkan sebagai usulan pembentukan Perda baru yakni, Ranperda tentang Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Berbasis Kebutuhan Dunia Kerja yang diusulkan Komisi IV,” kata Huda.

Tidak dilanjutkan, dikarenakan Kementerian Hukum menemukan Kabupaten Gresik telah memiliki dua regulasi terkait ketenagakerjaan. Yakni, Perda nomor 17 tahun 2002 dan Perda nomor 7 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Dengan berdasar hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tersebut, disarankan agar melakukan penataan dan penyusunan ulang regulasi ketenagakerjaan yang telah berlaku.

“Hal ini dimaksudkan agar substansi pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia kerja, dapat diakomodasi dan diintegrasikan secara komprehensif ke dalam regulasi yang telah ada, sehingga tidak menimbulkan fragmentasi pengaturan, melainkan memperkuat keselarasan, efektivitas, dan konsistensi kebijakan ketenagakerjaan daerah,” ungkap Huda.

Exit mobile version